Target Kenaikan Rasio Pajak (Tax Ratio) 2024, Harapan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan sebuah Negara. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah agar masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang lebih baik. Salah satu instrumen yang dipakai untuk mengukur kinerja penerimaan pajak adalah rasio pajak (Tax Ratio). Rasio pajak Indonesia masih lebih kecil dibandingkan dengan negara lain dari data yang ada dapat di paparkan berada pada kisaran 10% dibandingkan negara tetangga, yaitu Malaysia yang mencapai 11% tahun 2019-2020.1)
Rasio pajak Indonesia sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 rasio pajak Indonesia berada di level 9,89% terhadap Penghasilan Domestik Bruto (PDB). Angkanya kemudian meningkat ke 10,24% pada 2018, lalu turun ke 9,77% pada 2019, dan merosot jauh ke 8,33% pada 2020.2)
Mengapa rasio pajak menjadi salah satu alat ukur untuk mengetahui kondisi perpajakan suatu Negara? Singkatnya, karena membandingkan antara penerimaan pajak secara kolektif pada suatu masa dengan PDB. Pandemi memberikan dampak yang luar biasa pada perekonomian hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Semua Negara memiliki prioritas terhadap keselamatan dan kesehatan warga nya. Perekonomian Negara mengalami stagnasi dan bahkan menurun dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat.
Pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dari segi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. Beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan kembali roda perekonomian negara yang kita kenal dengan Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik untuk kategori tertentu agar masyarakat bisa lebih meningkatkan konsumsi dalam negeri. Hal ini karena konsumsi sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dari segi fiskal, pemerintah menerapkan beberapa cara untuk meningkatkan rasio pajak diantaranya penerapan Undang-Undang Harmonisasi pajak meliputi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Peningkatan tarif PPN menjadi 11% dari yang sebelum nya 10%, dan penambahan tax bracket pada PPh sebesar 35%.
Dalam rangka meningkatkan Tax Rasio Pajak, Indonesia menggunakan mekanisme Undang-Undang Harmonisasi antara lain:
1. Kebijakan kenaikan tarif pajak PPN menjadi 11% dapat dipastikan menyerap penerimaan pajak yang lebih besar dari sebelumnya. Penerimaan Negara dari pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja Negara. Sehingga, dengan belanja Negara ini akan meningkatkan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB).
2. Program Pengungkapan Sukarela yang sudah dilakukan juga telah menambah penerimaan Negara. Program ini dilakukan karena diyakini masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan keseluruhan asset yang dimiliki. Pemerintah memberikan keleluasaan dan kepercayaan melalui self assement. Namun tidak akan memberikan celah bagi wajib pajak yang tidak melaporkan dan mengungkapkan harta yang dimiliki. Ini terlihat dari sanksi administratif yang secara tegas di berlakukan bagi peserta TA yang sampai dengan PPS berakhir masih terdapat harta belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta pada saat TA 2016 dikenakan PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 25% Badan, 30% (OP), 12.5% (WP tertentu). Sedangkan asset yang kurang diungkap dikenai sanksi 200%.(Pasal 18 ayat (3) UU TA).
3. Penambahan tax bracket pada tarif PPhPada Undang-Undang Harmonisasi, terdapat penambahan lapisan pajak penghasilan orang pribadi. Tujuan dari peraturan ini adalah melindungi wajib pajak yaitu wajib pajak yang menerima penghasilan kecil tidak di kenakan pajak dan yang berpenghasilan tinggi harus membayar pajak. Penambahan lapisan pajak yang dimaksud adalah wajib pajak yang berpenghasilan lebih dari 5 Milyar Rupiah dengan tarif pajak sebesar 35%. Penambahan lapisan pajak ini memang perlu dilakukan karena di lapangan banyak wajib pajak yang berpenghasilan lebih dari 5 Milyar hanya memberikan sumbangsih kecil pada penerimaan Negara.
Berdasarkan Data deklarasi program amnesti pajak telah menunjukan betapa besarnya harta WP individu para konglomerat yang selama ini disembunyikan dari pantauan otoritas pajak. Hal ini terkonfirmasi oleh adanya satu WP peserta amnesti pajak yang membayar uang tebusan pengampunan pajak hingga Rp1,8 triliun. Artinya, dia mendeklarasi aset sekitar Rp100 triliun. 3)
Setelah sukses dengan undang-undang harmonisasi untuk meningkatkan Rasio pajak, Indonesia akan menerapkan Core Tax yaitu teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas DJP. Core tax tidak hanya di arahkan sebagai sebuah layanan yang mempermudah tapi juga sebagai pengawasan dan penegakan hukum berbasis data dan resiko. Undang-undang harmonisasi yang berjalan baik, perlu di kawal oleh sebuah teknologi berbasis data yang bisa meningkatkan kinerjanya dan sekaligus sebagai pengawas dari oknum-oknum pengemplang pajak. Indonesia memang masih harus terus berbenah dalam teknologi informasi khusus nya perpajakan untuk terus meningkatkan pelayanan maupun keamanan data. Sehingga semua bisa bersinergi dengan baik mulai dari kepatuhan wajib pajak, pemberlakuan peraturan yang sesuai, ditunjang dengan teknologi informasi yang canggih. Dan tak lupa pula, distribusi penerimaan pajak juga menjadi elemen penting untuk terus meningkatkan harapan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan masyarakat pada lembaga pajak Negara.